Pers Malaysia Kok Tidak Jadi Kontrol Sosial ?

Malaysia memang suka cari gara-gara. Kali ini, menterinya yang buat pernyataan yang tidak menyenangkan. Saya membacanya di majalah Tempo edisi 7-13 Januari 2008. Di rubrik Opini ditulis bahwa Datuk Seri Zainudin, Menteri Penerangan Malaysia saat berkunjung ke Bali pekan lalu, mengomentari media Indonesia yang “terlalu bersemangat” dengan kebebasan “yang diberikan” semenjak jatuhnya Orde Baru. Menteri itu mengecam media di Indonesia karena menyiarkan pendapat pemimpin partai oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim.

Sebagai mahasiswa Jurnalistik, saya kurang terima dengan apa yang si datuk itu sampaikan. “Keliaran” pers di Indonesia memang hampir tidak bisa dirasakan di Malaysia karena pers dikekang dan diatur ketat oleh pemerintah yang berkuasa. Peran utama pers yaitu kontrol sosial hampir tidak pernah dijalankan oleh pers Malaysia. Bahasa kasarnya, pers Malaysia seperti ada di bawah ketiak pemerintah.

Saya memiliki teman asal Malaysia dengan etnis Cina. Dia pernah bercerita tentang negerinya itu. Katanya, Malaysia itu memang negara yang damai. Jarang sekali ada kerusuhan seperti yang sering ditemukan di Indonesia. Tapi, yang kondisinya parah malah ada pada pers Malaysia. Teman saya bilang koran-koran di sana selalu bercerita tentang kebaikan pemerintah. Etnis yang sering disebut pun etnis Melayu karena merekalah yang mayoritas di sana. Pers memang tidak bisa bernapas lega di sana.

Jadi, Datuk Seri Zainudin, berkacalah pada diri sendiri, bahkan kalau perlu berkaca kepada negara tetangga seperti Indonesia. Apakah Anda dan departemen Anda sudah menjalankan tugas layaknya status yang diberikan pada Anda yaitu sebagai Menteri Penerangan Malaysia?

Persija Kalah, Jakmania Ngamuk!

Persija kalah oleh Persipura di daerah sendiri. Dengan angka terakhir 3-2 untuk Persipura menjadi pil pahit buat Persija, terutama bagi para pemuja fanatiknya, Jakmania.

Seusai pertandingan, Jakmania mengamuk mengutarakan perasaannya bahwa mereka tidak terima dengan hasil pertandingan tersebut. Sasaran amarah mereka adalah menghancurkan fasilitas yang ada di Gelora Bung Karno, salah satunya bangku stadion yang mereka duduki. Seakan tidak mau kalah, pendukung Persipura pun ikut mencabut bangku stadion. Terjadilah aksi saling melemparkan bangku.

Bentrokan terjadi. Massa Jakmania yang lebih banyak ketimbang pendukung Persipura membuat mereka berlindung ke tengah lapangan hijau. Polisi pun sulit membendung kemarahan dua kubu tersebut.

Ada-ada saja sikap para penggemar bola ini atau yang sering kita sebut bondo nekat (bonek). Tidak terima dengan kekalahan yang dialami klub jagoannya, mereka malah emosi dan menumpahkan segalanya di tempat kejadian. Yah, yang pasti di tempat pertandingan bola itu bergulir.

Sebetulnya saya bukan penggemar Liga Indonesia. Tapi, aksi mengamuk para bonek ini membuat saya menggelengkan kepala dan prihatin. Olahraga yang seharusnya memegang teguh kata ‘sportif’ terlihat tidak sportif lagi jika para penggemar fanatik ini tidak bisa menahan emosinya.

Bayangkan saja. Satu kali pertandingan (di mana pun itu) terjadi kerusuhan kecil-kecilan dan itu pasti merusak fasilitas yang ada di tempat pertandingan. Lalu, berapa kerugian yang harus diganti untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak tersebut? Contohnya saja Gelora Bung Karno yang baru saja diperbaiki untuk Piala Asia Juli lalu. Sekarang, bangku-bangku sudah mulai bercopotan karena ulah penonton yang tidak bertanggung jawab. Pasti butuh biaya lagi untuk memperbaiki yang rusak.

Apakah para bonek atau apapun itu namanya pernah memikirkan ‘hal kecil’ seperti ini? Saran saya, jangan jadi penggemar olahraga kalau belum bisa bersifat sportif. Lebih baik menonton saja di depan televisi. Kalau emosi, pecahkan saja televisinya, perkara selesai. Jadi, jangan rusak fasilitas umum, dong!!!

'Nakalnya' Malaysia

Suatu kali saya pernah bertanya dengan narasumber saya tentang Malaysia terkait dengan beberapa budaya Indonesia yang dianggap milik Negeri Jiran tersebut. Pertanyaan saya awali dengan kalimat: mengapa Malaysia bisa berbuat seperti itu dengan Indonesia? Jawabannya singkat. Kata narasumber saya, Malaysia itu memang nakal.

Kata ‘nakal’ memang begitu tepat untuk menggambarkan perbuatan Malaysia terhadap beberapa kesenian di Indonesia. Belum lama ini, lagu Rasa Sayange yang jelas-jelas milik warga Maluku dipakai untuk theme song di salah satu iklan di Malaysia. Pemakaian itu tanpa permisi. Setelah itu, menyusul kasus Reog Ponorogo. Batik dan Angklung pun turut diakui milik Malaysia.

Tanggapan dari warga Indonesia begitu hebat. Rasa kepemilikan bangsa ini seperti langsung masuk ke dalam setiap jiwa. Media massa pun ikut ambil bagian. Beberapa stasiun televisi akhir-akhir ini sering menayangkan tentang pentingnya hak kekayaan intelektual yang sudah diatur oleh undang-undang untuk segera diterapkan.

Tidak ketinggalan juga para artis. Contohnya saja Agnes Monica. Pelantun lagu Tak Ada Logika ini tampil di sebuah iklan produk jamu yang terkenal di Indonesia dengan tema truly Indonesia. Di iklan tersebut diceritakan bahwa lagu Rasa Sayange, reog ponorogo, batik, angklung, serta bentuk kesenian lainnya adalah asli milik bangsa ini, bukan milik bangsa lain.

Menurut Agnes, untuk membela negara perlu otak dan logika. Sudah tidak jamannya memakai bambu runcing atau teriak-teriak penuh emosi.

Ada benarnya apa yang disampaikan Agnes. Namun, apakah nasionalisme itu telah muncul sejak dulu di hati Agnes atau masyarakat Indonesia lainnya? Mungkin untuk hal yang satu ini (nasionalisme), sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Malaysia karena sudah menyadarkan bangsa ini terhadap apa saja yang sudah dimiliki selama ini.

Namun, lagi-lagi pemerintah ambil gerakan lambat menghadapi masalah budaya ini. Jika takut kehilangan aset bangsa, mengapa harus lama menghadapi persoalan seperti ini?

Bagaimana dengan Soeharto?

Mantan orang nomor satu di Indonesia itu sekarang terkapar lemah. Baru beberapa hari dikabarkan keadaan Soeharto membaik, hari ini malah sebaliknya. Kondisi Presiden Kedua Indonesia itu memburuk.

Menurut Ketua Tim Dokter Kepresidenan Mardjo Soebiandono, produksi urine sang jenderal turun. Cairan di paru-paru pun bertambah. Selain itu, ada tanda-tanda pendarahan pada urine dan fesesnya (Koran Tempo, 9 Januari 2008)

Keadaan memburuk Soeharto membuat pemerintah mulai bertanya-tanya: apakah gugatan terhadap Soeharto seharusnya dihapuskan saja? Melihat dari kondisinya, kakek yang berusia 86 tahun ini memang sudah sulit-bahkan tidak mampu-mengikuti persidangan yang prosesnya begitu panjang.

Namun, apakah semua yang telah dilakukannya selama ini bisa dimaafkan begitu saja? Tentu saja tidak. Saya jadi teringat saat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang begitu hebat pada 1998. Begitu ia turun dari tampuk kekuasaannya, setiap hal tentang Soeharto mulai terungkap. Salah satunya adalah kekayaan Soeharto yang menyebabkan penguasa Indonesia selama tiga dekade ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Padahal Indonesia waktu itu sedang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat.

Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga mulai diterapkan pada saat Soeharto memimpin. Bayangkan saja, setiap perusahaan yang ia bangun dipimpin oleh anaknya sendiri. Begitu pula dengan pemilihan para menteri saat ia menjabat. Sekian tahun menteri di jaman Soeharto tidak pernah berganti hingga murid sekolah dasar (SD) pada saat itu hafal dengan nama dan jabatan mereka.

Memang, selama 32 tahun berkuasa, bukan berarti Soeharto tidak berjasa untuk Indonesia, namun pemerintah seharusnya bisa mengambil langkah tegas untuk menangani masalah yang selalu saja ditunda. Jika boleh saya mengutip dari editorial Koran Tempo, bukankah semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum?

Mudah-mudahan kali ini pemerintah, terutama untuk Presiden Indonesia yang saat ini menjabat, dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh jenderal berbintang lima ini serta kroni-kroninya.