Malaysia memang suka cari gara-gara. Kali ini, menterinya yang buat pernyataan yang tidak menyenangkan. Saya membacanya di majalah Tempo edisi 7-13 Januari 2008. Di rubrik Opini ditulis bahwa Datuk Seri Zainudin, Menteri Penerangan Malaysia saat berkunjung ke Bali pekan lalu, mengomentari media Indonesia yang “terlalu bersemangat” dengan kebebasan “yang diberikan” semenjak jatuhnya Orde Baru. Menteri itu mengecam media di Indonesia karena menyiarkan pendapat pemimpin partai oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim.
Sebagai mahasiswa Jurnalistik, saya kurang terima dengan apa yang si datuk itu sampaikan. “Keliaran” pers di Indonesia memang hampir tidak bisa dirasakan di Malaysia karena pers dikekang dan diatur ketat oleh pemerintah yang berkuasa. Peran utama pers yaitu kontrol sosial hampir tidak pernah dijalankan oleh pers Malaysia. Bahasa kasarnya, pers Malaysia seperti ada di bawah ketiak pemerintah.
Saya memiliki teman asal Malaysia dengan etnis Cina. Dia pernah bercerita tentang negerinya itu. Katanya, Malaysia itu memang negara yang damai. Jarang sekali ada kerusuhan seperti yang sering ditemukan di Indonesia. Tapi, yang kondisinya parah malah ada pada pers Malaysia. Teman saya bilang koran-koran di sana selalu bercerita tentang kebaikan pemerintah. Etnis yang sering disebut pun etnis Melayu karena merekalah yang mayoritas di sana. Pers memang tidak bisa bernapas lega di sana.
Jadi, Datuk Seri Zainudin, berkacalah pada diri sendiri, bahkan kalau perlu berkaca kepada negara tetangga seperti Indonesia. Apakah Anda dan departemen Anda sudah menjalankan tugas layaknya status yang diberikan pada Anda yaitu sebagai Menteri Penerangan Malaysia?
5 komentar:
Departemen Penerangan Malaysia adalah pembungkam mereka yang ingin menyuarakan kebebasan berpendapat yang mengancam, mengusik, 'menyentil' pemerintahan. Mereka (pemerintah Malaysia) sama berengseknya dengan Menteri Penerangan Indonesia zaman Orde baru(segala zaman).
-Ahmad Kelewang-
huh..kemarin gw abis membahas tentang pers malaysia. pokoknya mah menyebalkan aja.
bagaimana ya para penggiat pers di sana? apakah mereka fine-fine aja dengan keadaan 'terkekang' seperti itu?
kok pers malaysia mau aja ditunggangi oleh eksekutif sih. tapi, kita gak bisa ngelak dari sistem pemerintahan yang diterapkan di suatu negara.
Malaysia-kalo boleh pinjem kata-kata di Tempo-bagaikan akuarium cantik yang dihuni oleh ikan-ikannya yang bisu.
Yah, sepertinya Uci dan Opik terlalu dimasukin ke ati itu pendapat menteri Malaysia. Polemik boleh saja, asal dengan akal sehat dan logika yang kuat...hehehe
Dear Ucie,
Saya kira biarkan saja menteri itu bilang begitu. Opini yang tidak aneh. Ini sering saya dengar dari Singapura dan Kuala Lumpur. Namun kritik serupa juga sering datang dari Jakarta. Banyak politisi kita menganggap pers kita "kebablasan."
Isunya, saya kira bukan liar atau tidak liar, namun harus dilihat kasus per kasus. Saya pernah kerja untuk media Kuala Lumpur. Mereka terkadang memang melakukan swa sensor. Tapi jangan dikira di Jakarta tidak ada. Lebih penting bagi kita untuk melihat dengan teliti. Terima kasih.
well, coba dilihat dari tujuan kontrol sosial deh..
tujuannya kan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan.
kalo kontrol sosial kan hanya "cara", bukan tujuan.
so, at least mereka punya kedamaian di negaranya.
Indonesia? hehehe, kontrol sosial memang berjalan, tapi hasilnya??
jadi pilih mana??
Posting Komentar